APA ITU PERUNTUKAN LAHAN?
Peruntukan atau Tata Guna Lahan (land use) adalah upaya merencanakan penggunaan lahan dan pembagian wilayah dalam suatu kawasan untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu, semisal fungsi pemukiman, perdagangan, industri, dll. Rencana tata guna lahan merupakan kerangka kerja yang menetapkan keputusan-keputusan terkait tentang lokasi, kapasitas, dan jadwal pembuatan jalan, saluran air bersih dan air limbah, gedung sekolah, pusat kesehatan, taman dan pusat-pusat pelayanan serta fasilitas umum lainnya. Jadi, peruntukan lahan akan menentukan jenis bangunan yang boleh didirikan pada sebuah lokasi.
Kebijakan peruntukan lahan atau penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 8 Tahun 2013 sebagai Acuan Peta Rencana Tata Ruang.
Penataan ruang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, dengan transparansi, akuntabilitas, demokratis, dan perlindungan hukum sebagai dasar utamanya.
MANFAAT PERUNTUKAN LAHAN
Peruntukan lahan yang tertata diharapkan mampu mewadahi seluruh kepentingan secara optimal dalam ruang itu sendiri, maupun dalam ruang daerah sebagai wadah kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Peruntukan lahan yang ada juga harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat secara adil, berkesinambungan, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang, sejalan dengan peningkatan dan perkembangan dinamika kebutuhan. Menurut undang-undang yang berlaku tata guna lahan bermanfaat untuk:- terselenggaranya pemanfaatan ruang terpadu, menyeluruh, dan berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
- terselenggaranya pengaturan pemanfaaan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
TUJUAN PERUNTUKAN LAHAN
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.Penataan Ruang dan Peruntukan lahan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan harmonis antara berbagai kegiatan di berbagai sub wilayah, untuk mempercepat proses tercapainya kemakmuran dan menjamin kelestarian lingkungan hidup.
Jadi, setiap tindakan dalam pembangunan dapat diarahkan agar potensi sumber daya alam dan manusia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.
JENIS-JENIS PERUNTUKAN LAHAN
Jenis peruntukan lahan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditentukan oleh wilayah masing-masing. RTRW di DKI Jakarta, misalnya: WKT (Wisma Kantor), WDG (Wisma Dagang), KIN (Karya Industri), KPG (Karya Pergudangan), SPD (Suka Sarana Pendidikan), SSK (Suka Sarana Kesehatan), SRO (Suka Rekreasi dan Olah Raga), PHT (Penyempurna Hijau Taman), dsb.
Peta Penggunaan Lahan Tahun 2009 Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai acuan RTRW 2030 (sumber : bappedajakarta.go.id halaman 1270)
Tabel SISTEM PUSAT KEGIATAN WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA-Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (sumber : bappedajakarta.go.id)
PENYIMPANGAN PERUNTUKAN LAHAN
Penyimpangan peruntukan lahan marak terjadi dan sudah sangat mengkhawatirkan. Di kota Jakarta, perubahan peruntukan kawasan hunian menjadi kawasan komersial telah terjadi di Kemang, Menteng, Kebayoran Baru, dan Pondok Indah. Akibatnya terjadi kemacetan lalu lintas, kesemrawutan bangunan, pencemaran, dan penurunan kualitas lingkungan. Ada beberapa faktor yang turut andil sebagai penyebab terjadinya penyimpangan ini :
- Kurangnya pemahaman zonasi peruntukan lahan. Pemerintahan telah memberikan kemudahan akses agar masyarakat lebih memahami Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, salah satunya lewat website www.bappedajakarta.go.id dan www.sosialisasirdtrdkijakarta.com untuk wilayah DKI Jakarta.
Rencana Peruntukan Tanah (RRTRW-C Cakung) (sumber : google.co.id)
- Lemahnya pengawasan dan penertiban karena kurangnya institusi khusus yang menangani tugas perencanaan dan pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, biaya, dan sarana penertiban
Rencana zonasi pengembangan di wilayah perencanaan RTR Pesisir dan Laut Kabupaten Minahasa Utara 2006 (sumber : google.co.id)
- Tidak ada peraturan dan pasal yang cukup jelas dan mengikat untuk menindak dan memberi sanksi kepada pelanggar peruntukan lahan, dan ketentuan teknis seperti : KDB, KLB, GSB, dan sebagainya.
- Tidak adanya sinkronisasi perizinan dari Kanwil terkait dengan rencana tata ruang. Seharusnya rencana tata ruang menjadi pedoman dalam menerbitkan izin usaha di tiap wilayah.
- Perilaku KKN oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanipulasi perizinan walau tidak sesuai peruntukan lahan.
Peruntukan lahan kawasan Perumahan Eramas 2000 di Cakung sesuai Perda No.1 tahun 2014 (sumber : eramas2000.wordpress.com)
Pembangunan Lahan untuk Kantor Kelurahan dan atau Puskesmas di Perumahan Eramas 2000 melanggar Perda No. 1 Tahun 2014 karena tidak sesuai dengan peruntukannya(sumber : eramas2000.wordpress.com)
- Ketidak-adilan rencana kota dengan ketidakpastian ganti rugi pembebasan lahan untuk kepentingan umum, sarana, dan prasarana kota.
Penolakan warga Eramas 2000 di Cakung terhadap rencana pembangunan Kantor Kelurahan dan Puskesmas di dalam kompleks perumahan menjadi contoh kesadaran masyarakat akan peruntukan lahan (sumber : eramas2000.wordpress.com)
- Prosedur perizinan yang berbelit-belit, memakan waktu lama, dan biaya tinggi membuat masyarakat mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh perizinan walau tidak sesuai rencana tata ruang.
- Terpaksa karena tidak punya pilihan kerap kali dilakukan masyarakat demi kelangsungan hidupnya dengan menyerobot dan menempati lahan strategis, seperti: bantaran kali, kolong jembatan, dan ruang terbuka hijau.
SANKSI PELANGGARAN PERUNTUKAN LAHAN
Undang-undang Penataan Ruang (UUPR) No. 26 Tahun 2007 mengatur pemberian sanksi terhadap pelanggar tata ruang.Pemberian sanksi bagi pelanggar tata ruang dapat diberikan melalui tiga tingkatan. Yakni hukuman pidana tiga tahun dan denda 500 juta bagi pengguna yang sengaja merubah peruntukan ruang, pidana 8 tahun dan denda 1,5 Milyar bagi pengguna yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan pelanggaran yang menimbulkan korban jiwa akan dikenakan hukuman pidana sampai 15 tahun dan denda 5 Milyar. "Sanksi-sanksi pidana dan administratif tersebut telah tertuang dalam UU Penataan Ruang, khususnya Pasal 69” [1]
Arahan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
- peringatan tertulis;
- penghentian sementara kegiatan;
- penghentian sementara pelayanan umum;
- penutupan lokasi;
- pencabutan izin;
- pembatalan izin;
- pembongkaran bangunan;
- pemulihan fungsi ruang;
Bangunan yang tidak sesuai penggunaannya akan disegel (sumber : beritajakarta.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar